Hak pelaut untuk cuti darat telah diperkuat melalui amandemen yang mulai berlaku secara global pada tanggal 1 Januari 2018, di bawah perjanjian revisi yang bertujuan untuk mencapai kelancaran transit di pelabuhan kapal, kargo dan penumpang.
Perubahan pada Konvensi Fasilitasi Konvensi Maritim Internasional (FAL Convention) juga membawa persyaratan baru bagi pemerintah nasional untuk memperkenalkan pertukaran informasi elektronik, termasuk electronic data interchange (EDI), untuk mengirimkan informasi yang berkaitan dengan transportasi maritim. Ini harus dilakukan pada tanggal 8 April 2019, dengan ketentuan untuk masa transisi minimal 12 bulan dimana dokumen kertas dan elektronik diperbolehkan.
Penggunaan "jendela tunggal" untuk data didorong, untuk memungkinkan semua informasi yang dibutuhkan oleh otoritas publik sehubungan dengan kedatangan, kepergian dan keberangkatan kapal, orang dan barang, untuk dikirim melalui portal tunggal tanpa duplikasi.
Selain itu, sejumlah bentuk standar, standar dan praktik yang direkomendasikan yang berkaitan dengan stowaways telah diperbarui. Konvensi FAL memiliki 118 negara yang mengontrak.
Cuti pantai
Perubahan standar internasional pada cuti pantai menambahkan ketentuan baru, di atas persyaratan untuk mengizinkan awak kapal darat sementara kapal yang mereka tiba ada di pelabuhan. Ketentuan baru ini mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas dasar kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, atau asal usul sosial. Cuti pantai harus diberikan, terlepas dari bendera Negara bagian kapal.
Jika ada permintaan ditolak, otoritas publik yang relevan harus memberikan penjelasan kepada awak kapal dan tuannya, yang mungkin diminta oleh pelaut atau tuannya secara tertulis.
Keamanan dan stowaways
Bagian tentang mencegah stowaways diperbarui dan diperluas. Otoritas nasional direkomendasikan untuk menerapkan prosedur operasional yang setara dengan kode IMO International Ship and Port Facility Security (ISPS), untuk mencegah stowaways mengakses kapal.
Sebuah standar baru mengharuskan pemerintah, jika perlu, untuk memasukkan dasar hukum untuk mengizinkan penuntutan stowaways, mengupayakan penyeberangan dan individu atau perusahaan yang membantu penyokong atau percobaan yang bertujuan untuk memfasilitasi akses ke area pelabuhan, kapal, kargo atau barang kontainer ke dalam undang-undang nasional mereka.
Formulir FAL Baru
Formulir FAL yang telah diperbaharui berlaku mulai 1 Januari 2018, meliputi IMO General Declaration; Deklarasi kargo; Deklarasi Toko Kapal; Pernyataan Efek Kru; Daftar Kru · Daftar Penumpang dan Barang Berbahaya.
Formulir FAL yang telah diperbaharui berlaku mulai 1 Januari 2018, meliputi IMO General Declaration; Deklarasi kargo; Deklarasi Toko Kapal; Pernyataan Efek Kru; Daftar Kru · Daftar Penumpang dan Barang Berbahaya.
Tiga dokumen tambahan telah diperkenalkan untuk izin kapal yang mungkin diminta oleh otoritas pantai - informasi terkait keamanan yang diminta di bawah SOLAS, informasi muatan elektronik yang lebih awal untuk penilaian risiko kepabeanan, dan formulir pemberitahuan lanjutan untuk pengiriman limbah ke fasilitas penerimaan pelabuhan.
Konvensi FAL
Konvensi FAL, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1965, bertujuan untuk menyelaraskan prosedur kedatangan kapal, tinggal dan keberangkatan dari pelabuhan. Ini mencakup "Standar" dan "Praktik yang Direkomendasikan" mengenai formalitas, persyaratan dan prosedur dokumenter yang harus diterapkan pada saat kedatangan, tinggal dan berangkat ke kapal itu sendiri, dan kepada krunya, penumpang, barang bawaan dan kargo.
Konvensi FAL, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1965, bertujuan untuk menyelaraskan prosedur kedatangan kapal, tinggal dan keberangkatan dari pelabuhan. Ini mencakup "Standar" dan "Praktik yang Direkomendasikan" mengenai formalitas, persyaratan dan prosedur dokumenter yang harus diterapkan pada saat kedatangan, tinggal dan berangkat ke kapal itu sendiri, dan kepada krunya, penumpang, barang bawaan dan kargo.
Lampiran revisi, yang dikembangkan setelah tinjauan komprehensif terhadap perjanjian tersebut, akan memastikan konvensi tersebut secara memadai menangani kebutuhan terkini dan kebutuhan industri pelayaran dan berfungsi untuk memfasilitasi dan mempercepat lalu lintas maritim internasional. Tujuannya adalah untuk mencegah penundaan yang tidak perlu ke kapal, dan untuk orang dan properti di kapal.
Referensi: imo.org