Jakarta Hingga kini pengisi jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) masih dalam proses usai tertangkapnya Antonius Tonny Budiono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) karena kasus suap.
Terakhir, sebanyak 15 calon lolos administrasi pada seleksi pengisi salah satu pimpinan tertinggi di Kementerian Perhubungan.
Namun, selain itu masih tersisa pekerjaan rumah bagi Dirjen Hubla. Apalagi dengan anggaran tahun berjalan Rp 11,56 triliun, dana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut jauh berada di atas 19 kementerian di Indonesia.
Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hasudungan Tambunan M Mar menilai Dirjen Perhubungan Laut seharusnya diemban oleh orang yang benar-benar mengerti dan berpengalaman dalam bidang perhubungan laut.
"Siapapun dia harus yang benar-benar berasal dari SDM Perhubungan Laut itu sendiri, yang telah pernah mengemban tugas dalam perangkat Perhubungan Laut maupun tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Laut serta harus punya dedikasi yang tinggi," jelas dia, Jumat (23/9/2017).
Perihal alokasi dana bidang perkapalan dan kepelautan yang masih kecil, menurut dia, hal ini bisa ditingkatkan lagi. Ini agar tercipta sumber daya manusia yang unggul dalam mengemban tugas dan kerja pperhubungan laut.
"Untuk ini dibutuhkan seorang Dirjen hubla yang punya kapasitas seperti saran saya tadi di atas sehingga dapat menyusun budget yang sesuai, dan tepat dengan kondisi dan kebutuhan perhubungan laut dalam mendukung mewujudkan cita-cita pemerintah," dia menegaskan.
Senada, Ketua Forum Komunikasi Indonesia (Forkami) James Talakua yang merupakan LSM berbasis Maritim di Relawan Jokowi-JK, berharap nantinya pimpinan di Ditjen Hubla merupakan sosok yang tulus berbakti bagi bangsa.
"Untuk posisi Dirjen, kami berharap akan hadir seorang yang Tuhan pilih dan memiliki niat tulus untuk berbakti kepada bangsanya dan yang sangat mengerti penderitaan pelaut-pelaut saat ini dan bisa membuka pintu untuk berdiskusi dan berkomunikasi mencari solusi," kata dia.
Selain itu, kata dia, orang tersebut harus sangat mengerti birokrasi, aturan international dan lokal, serta pemahaman akan dunia kemaritiman yang sangat baik.
Apalagi waktu untuk membangun tersisa 2 tahun di era kepemimpinan Jokowi-JK.
"Biarlah posisi ini dipimpin oleh mereka yang sudah tahu dan merasakan kesulitan para pelaut dan insan maritim, yang tidak mengerti lebih baik jangan, kasihan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya yakin masih ada harapan dalam sisa 2 tahun ini menemukan seorang Dirjen yang cakap dan bersih untuk mewujudkan Nawa Cita Jokowi," harap dia.
Adapun dari anggaran tahun berjalan Rp 11,56 triliun, dana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyebar ke berbagai hal.
Di tahun ini saja, antara lain kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut senilai Rp 3,96 triliun, pelabuhan dan pengerukan Rp 2,3 triliun, kenavigasian Rp 1,48 triliun. Kemudian kesatuan penjagaan laut dan pantai Rp 111,4 miliar, perkapalan dan kepelautan Rp 68,9 miliar dan dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 3,6 triliun.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak saja mendapatkan dana besar. Instansi ini juga mewakili kedaulatan negara di atas 24.046 kapal niaga Indonesia (data 2016) yang berlayar di atas laut Indonesia yang mewakili 2/3 luas wilayah Indonesia.
Dalam pengumuman Kementerian Perhubungan, melansir 15 kandidat yang lolos seleksi tahap pertama lelang jabatan untuk posisi Dirjen Perhubungan Laut.
Sebagian besar kandidat berasal dari pejabat karier eselon I dan direksi sejumlah perusahaan swasta dan BUMN. Usai administrasi selanjutnya mereka akan menempuh tahap assesment.
Sumber: Liputan6
